Audiensi Tolak tambang yang Belum Terbalas
Jum’at, 2 Juli 2021
bertempat di Komplek Rumah Dinas Bupati Trenggalek, Pendopo Manggala Praja
Nugraha Pimpinan Cabang GP Ansor Trenggalek bersama Lintas komunitas yang
tergabung dalam Aliansi Rakyat Trenggalek menggelar audiensi terkait
perkembangan pengawalan terhadap Aksi Tolak Tambang yang di awal tahun 2021 ini
mencuat. Hadir juga dalam audiensi tersebut perwakilan Walhi Jatim yang secara
khusus mengawal perkembangan izin tambang yang ada di Kabupaten Trenggalek. Suasana
santai tampak terlihat dengan dimulai dengan
penguatan dan penyampaian informasi terkini dari Ketua Walhi Jatim, Rere
melalui aplikasi Zoom.
Bupati Trenggalek
mengapresiasi atas konsistensi GP Ansor Trenggalek dan seluruh elemen yang
selama ini terkabung dalam Aksi Tolak Tambang.
Surat petisi tolak tambang yang
pernah disampaikan sudah dikirim ke Kementarian ESDM. Bupati Trenggalek menyampaikan bahwa Pemkab masih menunggu
hasil review RT/RW kabupaten Trenggalek oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam kesempatan
tersebut Gus Zaki, Ketua GP Ansor Trenggalek menyampaikan bahwa kedatangan ke
Pendopo bersama seluruh eleman ART dan WALHI Jatim dalam bentuk audiensi ini merupakan langkah
nyata bahwa aksi penambangan yang akan dilakukan oleh PT SMN akan berakibat
nyata dalam persoalan lingkungan ke depannya bagi Kabupaten Trenggalek secara
umum dan bagi daerah tapak secara khusus. Walhi jatim mengingatkan kepada mas Ipin untuk belajar
dari Tumpang Pitu Banyuwangi yang hanya 1 kecamatan, dan bisa dibayangkan di
Kabupaten Trenggalek yang masuk di peta Eksploitasi PT SMN sebanyak 9 kecamatan
dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten Trenggalek.
Diakhir
audiensi Bupati Trenggalek menyampaikan masukan-masukan ini akan menjadi
pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah antisispasi kedepannya. Beliau
menyampaikan permohonan agar teman-teman yang hadir dalam audiensi ini membantu
Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penyampaian informasi kepada masyarakat
yang terdampak . Antisipasi kerawanan konflik social menjadi PR bagi pemerintah
Kabupaten Trenggalek selain persoalan dampak lingkungan yang pasti akan
diterima jika benar-benar PT SMN beroperasi.
(Najib)
Postingan
